PEDULI DEMOKRATISASI, UNDIP BUKA PROGRAM S2 TATA KELOLA PEMILU (Hard News 2)
SEMARANG - Sebagai kampus rakyat, Universitas Diponegoro memiliki kepedulian untuk
meningkatkan kualitas demokratisasi dan penyelengaraan ketatanegaraan di Indonesia dengan cara
menyumbangkan ilmu dan kepakarannya, yang dibuktikan dengan pembukaan konsentrasi S2 Tata
Kelola Pemilu melalui Program Studi Magister Ilmu Politik (MIP) pada Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik (FISIP) (14/9/2018).
Rektor Universitas Diponegoro (Undip), Prof. Yos Johan Utama telah menandatangani MoU bersama Ketua KPU RI sebagai bukti bahwa Undip resmi bekerja sama dengan KPU RI untuk membuka konsentarasi S2 Tata Kelola Pemilu. Melalui kerjasama dengan KPU RI, diharapkan akan tercipta tenaga-tenaga penyelenggara pemilu yang profesional, berintegritas, dan juga bermartabat.
Program S2 Konsentrasi Tata Kelola Pemilu di Undip memiliki kekhususan yang ditujukan untuk meningkatkan kemahiran, keahlian dan profesionalisme penyelenggara pemilu khususnya yang berhubungan dengan tata kelola pemilu, tata kelola pengawasan dan tata kelola penyelesaian sengketa pemilu. Sehingga, konsentrasi ini masih dikhususkan untuk anggota KPU di seluruh Indonesia. Yang artinya, setiap anggota memiliki peluang untuk memperoleh beasiswa dari KPU RI menggunakan dana APBN.
Dosen Ilmu Pemerintahan Undip, Drs. Priyatno Harsasto, M.A., menjelaskan bahwa dibukanya konsentrasi S2 Tata Kelola Pemilu ini sudah pernah dicanangkan sebelumnya, namun sempat tertunda dikarenakan Undip belum memenuhi beberapa syarat. Namun, tawaran kerjasama tersebut akhirnya diterima oleh KPU RI.
Rektor Universitas Diponegoro (Undip), Prof. Yos Johan Utama telah menandatangani MoU bersama Ketua KPU RI sebagai bukti bahwa Undip resmi bekerja sama dengan KPU RI untuk membuka konsentarasi S2 Tata Kelola Pemilu. Melalui kerjasama dengan KPU RI, diharapkan akan tercipta tenaga-tenaga penyelenggara pemilu yang profesional, berintegritas, dan juga bermartabat.
Program S2 Konsentrasi Tata Kelola Pemilu di Undip memiliki kekhususan yang ditujukan untuk meningkatkan kemahiran, keahlian dan profesionalisme penyelenggara pemilu khususnya yang berhubungan dengan tata kelola pemilu, tata kelola pengawasan dan tata kelola penyelesaian sengketa pemilu. Sehingga, konsentrasi ini masih dikhususkan untuk anggota KPU di seluruh Indonesia. Yang artinya, setiap anggota memiliki peluang untuk memperoleh beasiswa dari KPU RI menggunakan dana APBN.
Dosen Ilmu Pemerintahan Undip, Drs. Priyatno Harsasto, M.A., menjelaskan bahwa dibukanya konsentrasi S2 Tata Kelola Pemilu ini sudah pernah dicanangkan sebelumnya, namun sempat tertunda dikarenakan Undip belum memenuhi beberapa syarat. Namun, tawaran kerjasama tersebut akhirnya diterima oleh KPU RI.
“Ditargetkan pada 2019 nanti, tapi untuk informasi lebih lengkapnya bisa dilihat di website resmi
Undip dan juga KPU RI”, jelas Priyatno saat ditanyakan mengenai penerimaan peserta baru untuk
program ini.
Belum sepopuler konsentrasi lainnya, S2 Tata Kelola Pemilu ini sebelumnya baru tersedia di Universitas Airlangga Surabaya dan Universitas Gajah Mada Yogyakarta. Padahal, KPU ada di seluruh Indonesia, yang artinya konsentrasi ini sangat dibutuhkan untuk pengembangan sumber daya manusia di lembaga pemilihan umum masing-masing daerah. Peluang dan situasi ini lah yang dilihat oleh Undip sehingga akhirnya memutuskan untuk membuka konsentrasi S2 Tata Kelola Pemilu.
Beberapa dosen Undip juga merupakan pakar dalam bidang pemilihan umum dan sempat menjabat sebagai ketua KPU dan ketua Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu). Sehingga, cukup disayangkan apabila Undip tidak memanfaatkan kondisi ini dan memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas pada sistem demokratisasi di Indonesia, terutama dalam hal pemilihan umum.
“Politik itu sangat luas. Di antara hal yang urgen untuk dibenahi, salah satunya adalah yang berkaitan dengan pengembangan proses demokratisasi saat ini, yaitu dengan membenahi lembaga pemilihanumum. Harapannya dengan adanya kerja sama ini, Undip dapat memberi kontribusi dalam pembenahan proses pemilu yang semakin baik, sehingga kita mempunyai kontribusi nyata untuk memperbaiki kualitas demokratisasi”, ungkap Priyatno.
Belum sepopuler konsentrasi lainnya, S2 Tata Kelola Pemilu ini sebelumnya baru tersedia di Universitas Airlangga Surabaya dan Universitas Gajah Mada Yogyakarta. Padahal, KPU ada di seluruh Indonesia, yang artinya konsentrasi ini sangat dibutuhkan untuk pengembangan sumber daya manusia di lembaga pemilihan umum masing-masing daerah. Peluang dan situasi ini lah yang dilihat oleh Undip sehingga akhirnya memutuskan untuk membuka konsentrasi S2 Tata Kelola Pemilu.
Beberapa dosen Undip juga merupakan pakar dalam bidang pemilihan umum dan sempat menjabat sebagai ketua KPU dan ketua Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu). Sehingga, cukup disayangkan apabila Undip tidak memanfaatkan kondisi ini dan memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas pada sistem demokratisasi di Indonesia, terutama dalam hal pemilihan umum.
“Politik itu sangat luas. Di antara hal yang urgen untuk dibenahi, salah satunya adalah yang berkaitan dengan pengembangan proses demokratisasi saat ini, yaitu dengan membenahi lembaga pemilihanumum. Harapannya dengan adanya kerja sama ini, Undip dapat memberi kontribusi dalam pembenahan proses pemilu yang semakin baik, sehingga kita mempunyai kontribusi nyata untuk memperbaiki kualitas demokratisasi”, ungkap Priyatno.
Comments
Post a Comment